Realisasi Pajak Belum Optimal

LAMPUNG (KANDIDAT) – Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Lampung hingga akhir Oktober 2026 masih jauh dari target yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp1,22 triliun, penerimaan pajak baru mencapai sekitar Rp505 miliar atau 41,29 persen.

Rendahnya capaian tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk mengoptimalkan penerimaan pajak menjelang akhir tahun anggaran.

Berbagai strategi pun ditempuh untuk mendongkrak pendapatan daerah. Mulai dari pemberian program diskon atau keringanan pajak kendaraan yang telah beberapa kali diperpanjang, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pelaksanaan razia kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengejar target penerimaan sebelum tutup buku anggaran 2026.

Namun, capaian yang masih berada di angka 41,29 persen memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Pasalnya, meski program keringanan pajak berulang kali diberikan, realisasi penerimaan belum menunjukkan capaian sesuai target.

Kondisi ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Apakah rendahnya penerimaan disebabkan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih minim, kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan membayar pajak, atau target penerimaan yang perlu dikaji kembali?

Di sisi lain, pemerintah juga dituntut membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Sebab, kewajiban membayar pajak tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah uang pajak dikelola secara terbuka, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pajak bukan sekadar angka dalam laporan pendapatan daerah. Lebih dari itu, pajak merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Kini, publik tentu menanti langkah evaluasi Pemprov Lampung untuk menjawab rendahnya realisasi PKB sekaligus memastikan kebijakan peningkatan pendapatan daerah berjalan efektif tanpa mengabaikan kepercayaan.

(Red)