Randis Pemprov Nunggak Pajak

BANDAR LAMPUNG (KANDIDAT) – Ketika pemerintah gencar menggelar razia kendaraan bermotor untuk memastikan masyarakat taat membayar pajak, justru muncul sorotan terhadap kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Pasalnya, Berdasarkan pantauan media, Sejumlah kendaraan berpelat merah terpantau belum melakukan penggantian tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) lima tahunan, meski masa berlakunya telah berakhir.

Berdasarkan pantauan media ini, sedikitnya empat kendaraan dinas milik Pemprov Lampung diduga belum memenuhi kewajiban pembaruan administrasi kendaraan. Keempat kendaraan tersebut masih menggunakan pelat nomor lama meski masa berlaku lima tahunan telah habis.

Adapun kendaraan yang terpantau tersebut yakni:

  1. BE 1210 AZ, masa berlaku berakhir Agustus 2026.
  2. BE 8146 AZ, masa berlaku berakhir Juni 2025.
  3. BE 65 G, masa berlaku berakhir Juni 2026.
  4. BE 34 M, masa berlaku berakhir Oktober 2026.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai kedisiplinan pengelolaan kendaraan operasional pemerintah daerah. Sebab, kendaraan dinas yang menggunakan fasilitas negara semestinya menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban administrasi dan ketentuan perpajakan.

Ironisnya, di tengah upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan masyarakat melalui razia dan berbagai langkah penertiban, kendaraan milik pemerintah sendiri justru menjadi perhatian.

Kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan publik terkait konsistensi penerapan aturan. Jangan sampai masyarakat dituntut patuh terhadap kewajiban pajak, sementara kendaraan yang berada di bawah pengelolaan pemerintah belum sepenuhnya tertib administrasi.

Pemprov Lampung pun didesak segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas, termasuk memastikan status pajak, pembayaran kewajiban tahunan, serta pembaruan STNK dan TNKB lima tahunan.

Selain itu, instansi terkait perlu memberikan penjelasan mengenai penyebab belum diperbaruinya pelat nomor kendaraan tersebut, termasuk apakah persoalan ini berkaitan dengan keterlambatan administrasi atau kewajiban pajak yang belum diselesaikan.

Sebab, keteladanan pemerintah dalam memenuhi kewajiban hukum merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan semestinya berlaku bagi seluruh pihak, termasuk institusi pemerintah.

(Edi)