Kejagung Diminta Periksa Oknum Jaksa Nyabu

LAMPUNG (KANDIDAT) – Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial dan Publik sekaligus Eksekutif Nasional AKKI, Benny N.A. Puspanegara mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap Dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang menyeret oknum aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat berinisial PR.

Benny mengatakan, bahwa persoalan ini bukan sekadar menyangkut perilaku individu, tetapi juga mempertaruhkan integritas dan kehormatan institusi penegak hukum.

“Saya sangat mengecam apabila benar ada aparat yang mencoba bermain-main dengan narkoba di tanah leluhurnya sendiri, Tanah Lampung! Ini bukan persoalan sepele. Lampung bukan tempat bagi siapa pun untuk mempertontonkan ironi penegakan hukum. Bagaimana mungkin masyarakat diminta menjauhi narkoba, sementara aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasannya justru diduga terseret dalam persoalan serupa,” tegas Benny. Rabu (18/11)

Ia menerangkan, Kejagung tidak boleh menyelesaikan persoalan tersebut sebatas rehabilitasi, pemindahan personel, ataupun tindakan administratif tanpa mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang terjadi.

Menurutnya, rehabilitasi merupakan bagian dari proses pemulihan, tetapi tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana, etik, maupun disiplin kedinasan apabila pelanggaran terbukti.

“Rehabilitasi adalah jalan pemulihan, bukan jalan pintas menuju pengampunan institusional. Yang harus dipulihkan adalah orangnya, bukan reputasi pelanggarannya. Jangan sampai yang dipindahkan hanya orangnya, sementara persoalannya tetap tinggal di institusi,” ujarnya.

Bahkan, kata Benny, ia meminta Jaksa Agung beserta jajaran pengawasan internal Kejaksaan melakukan pemeriksaan secara transparan, objektif, dan profesional.

Pemeriksaan tersebut, katanya, harus mencakup seluruh informasi yang beredar, termasuk dugaan penggunaan narkotika saat jam kerja maupun ketika mengenakan pakaian dinas sebagaimana diberitakan sebelumnya.

Ia menegaskan, setiap informasi harus diuji berdasarkan bukti dan fakta, bukan sekadar asumsi. Namun, apabila ditemukan bukti pelanggaran pidana, etik, maupun disiplin berat, sanksi harus dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan hanya berani menindak rakyat, tetapi kehilangan taring ketika harus membersihkan rumah sendiri. Jangan sampai hukum terlihat seperti harimau ketika menghadapi rakyat, tetapi berubah menjadi kucing rumah ketika berhadapan dengan oknum internal,” terangnya.

Benny mengungkapkan, bahwa loyalitas terhadap institusi tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban melindungi personel yang diduga melakukan pelanggaran.

Sebaliknya, kehormatan Kejaksaan justru harus dijaga dengan keberanian menindak siapa pun yang terbukti mencederai integritas lembaga.

Sehingga, kasus tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, pembinaan integritas, serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan aparat penegak hukum.

“Jangan jadikan seragam sebagai tameng, jabatan sebagai benteng, ataupun solidaritas korps sebagai alasan untuk mengubur pertanggungjawaban. Seragam adalah simbol pengabdian, bukan sertifikat kekebalan. Rakyat tidak membutuhkan pertunjukan ketegasan, rakyat membutuhkan bukti bahwa hukum benar-benar berlaku tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Benny menilai tindakan tegas terhadap personel yang terbukti melakukan pelanggaran justru merupakan bentuk perlindungan terhadap institusi Kejaksaan. Karena itu, perilaku oknum tidak boleh dibiarkan merusak kepercayaan masyarakat terhadap seluruh institusi.

“Lebih baik institusi kehilangan satu oknum yang terbukti tidak layak dipertahankan daripada kehilangan kepercayaan jutaan rakyat. Praduga tak bersalah harus dihormati, tetapi jangan pernah menjadikannya praduga bahwa aparat pasti benar,” katanya.

Benny menegaskan, bahwa pemberantasan narkotika tidak boleh hanya menjadi slogan maupun sebatas materi pidato. Kejagung harus membuktikan komitmen pemberantasan narkotika melalui penegakan aturan yang berlaku tanpa membedakan status, jabatan, maupun institusi seseorang.

“Tanah leluhur bukan tempat bermain narkoba. Institusi penegak hukum bukan tempat berlindung dari pertanggungjawaban. Jabatan bukan kekebalan, dan seragam bukan surat izin untuk mengkhianati amanah negara,” tandasnya.

(Hen)