LAMPUNG (KANDIDAT) – Penanganan perkara dugaan penyimpangan dalam kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) terus bergulir.
Baru-baru ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memastikan tim penyidik masih melakukan pendalaman dengan menggeledah sejumlah lokasi dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait meski telah mengantongi nama-nama yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, saat dikonfirmasi tim media ini, jika penanganan perkara masih terus didalami.
“Untuk perkembangan penanganan penyidikan kasus tersebut, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Lampung Tengah dan telah meminta keterangan dari pihak-pihak terkait,” ujar Ricky. Rabu (18/11)
Saat ditanya mengenai identitas pihak-pihak yang diduga terlibat, Ricky menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan nama-nama tersebut kepada publik karena masih berkaitan dengan kepentingan penyidikan.
“Untuk nama-nama pihak yang diduga terkait belum dapat kita share karena menyangkut penyidikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Kejati Lampung membenarkan adanya penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa (10/11/2026) malam.
Dalam konfirmasi sebelumnya, Ricky menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun barang lainnya yang dinilai berkaitan dengan kepentingan pembuktian perkara.
Perkembangan penanganan perkara ini menjadi perhatian publik, terutama setelah muncul dugaan adanya permintaan setoran sebesar 10 hingga 15 persen dari anggaran revitalisasi sekolah. Dugaan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu didalami penyidik untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Selain itu, masyarakat juga menantikan kejelasan mengenai pihak-pihak yang diduga berperan dalam praktik tersebut, termasuk kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan dugaan permintaan setoran.
Meski Kejati Lampung menyatakan penyidikan masih berjalan, publik tentu berharap proses hukum tidak berhenti sebatas penggeledahan dan permintaan keterangan. Penanganan perkara ini perlu dituntaskan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang cukup.
Sebab, anggaran revitalisasi sekolah merupakan dana yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas sarana pendidikan. Jika benar terjadi penyimpangan, dampaknya bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghambat kepentingan pendidikan.
Kini, masyarakat menunggu langkah lanjutan Kejati Lampung dalam mengungkap perkara tersebut, termasuk kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam dugaan penyimpangan anggaran revitalisasi sekolah.
(Hen)











