LAMPUNG (KANDIDAT) – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dikabarkan mulai menelaah kasus dugaan pungutan liar (pungli) dan penggelapan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Ajudan Sekda Tanggamus.
Berdasarkan sumber media ini, Polda Lampung sedang menelaah laporan yang disampaikan oleh Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia PROJAMIN (LPAKN RI PROJAMIN).
“Belum kita tangani, masih buat telaah laporan,” singkat sumber media ini. Rabu (18/11).
Meski demikian, kata dia, kasus ini masih menunggu Tanda Tangan Pimpinan (TTD) pimpinan untuk segera ditindaklanjuti.
“Masih nunggu ttd,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan penggelapan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanggamus resmi dilaporkan ke Polda Lampung. Laporan tersebut menyeret nama ajudan Sekretaris Daerah (Sekda) Tanggamus berinisial MH serta memunculkan dugaan keterlibatan Sekda dalam praktik pengumpulan uang yang disebut-sebut berkedok sumbangan atau iuran rutin.
Laporan itu disampaikan Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia PROJAMIN (LPAKN RI PROJAMIN) yang diketuai Helmi melalui surat bernomor P/217/XI/2026/setum yang ditujukan kepada Kapolda Lampung.
Dalam laporan tersebut, LPAKN RI PROJAMIN mengungkap dugaan adanya pungutan rutin terhadap anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Modus yang dilaporkan berupa pungutan dengan nominal berkisar Rp5.000 hingga Rp20.000 per orang setiap bulan. Praktik tersebut diduga melibatkan sekitar 4.000 anggota KORPRI dan disebut-sebut dilakukan atas perintah Sekda Tanggamus.
Jika dugaan tersebut benar dan pungutan diberlakukan kepada seluruh anggota, nominal dana yang terkumpul tentu tidak sedikit. Dengan jumlah sekitar 4.000 orang, potensi pengumpulan uang mencapai Rp20 juta hingga Rp80 juta setiap bulan.
Besarnya potensi dana yang dihimpun tersebut menjadi salah satu alasan persoalan ini perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut dasar pemungutan, pihak yang menginstruksikan, pengelolaan uang, serta pertanggungjawaban penggunaannya.
Tidak hanya menyampaikan laporan tertulis, LPAKN RI PROJAMIN juga mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti awal kepada pihak kepolisian.
Bukti tersebut di antaranya berupa rekaman percakapan WhatsApp antara pelapor dengan pihak terkait serta bukti transfer uang sebesar Rp1.000.000 ke rekening atas nama MH yang disebut merupakan ajudan Sekda Tanggamus.
Bukti transfer tersebut menjadi salah satu materi yang diminta untuk ditelusuri lebih lanjut guna memastikan tujuan pengiriman uang, hubungan transaksi dengan dugaan pungutan, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengumpulan dana tersebut.
LPAKN RI PROJAMIN menilai dugaan praktik ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan administrasi biasa apabila dalam prosesnya ditemukan unsur pemaksaan, penyalahgunaan kewenangan, ataupun penguasaan uang tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
(Gung/Vrg)











