Pendirian PT LEB Bermasalah

LAMPUNG (KANDIDAT) – Legalitas pendirian PT Lampung Energi Berjaya (LEB) sebagai badan usaha pengelola Participating Interest (PI) 10 persen minyak dan gas bumi Provinsi Lampung dinilai Ahli Hukum telah bermasalah.

Pasalnya, persidangan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi Kembali digelar dengan menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Yogyakarta, Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Riawan mengungkapkan, bahwa pembentukan badan usaha baru seperti PT LEB semestinya didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) pembentukan tersendiri. Karena, pendirian entitas baru tidak cukup hanya dengan mencantumkan kewenangannya melalui perubahan Perda induk PT Lampung Jasa Utama (LJU).

“Kalau membentuk sesuatu yang baru, tentu tidak bisa hanya dengan melakukan suatu perubahan, karena logika administrasinya sesuatu yang dibentuk itu kan belum ada. Maka membentuknya inilah dengan suatu Perda baru,” terang Riawan saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Rabu (18/11)

Keterangan ahli tersebut menyoroti proses pendirian PT LEB pada Juni 2019, sementara dasar kewenangan pembentukannya baru dimasukkan melalui perubahan Perda pada April 2023.

Riawan menilai persoalan tersebut berkaitan dengan asas non-retroaktif atau larangan memberlakukan ketentuan hukum secara surut. Sebab, regulasi yang diterbitkan belakangan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk membenarkan tindakan administratif yang dilakukan sebelumnya.

Konsekuensi persoalan tersebut, menurut konstruksi hukum yang dijelaskan ahli, dapat berpengaruh terhadap keabsahan sejumlah tindakan administratif PT LEB, termasuk penetapan dividen, tantiem, hingga struktur remunerasi. Namun, penilaian akhir mengenai akibat hukumnya tetap menjadi kewenangan majelis hakim.

Soroti Kewenangan Pejabat Sebelum Pelantikan

Tak hanya persoalan legalitas pembentukan perusahaan, Riawan juga memberikan penjelasan mengenai batas kewenangan pejabat dalam masa transisi pemerintahan.

Ia menyebut tindakan administratif yang dilakukan seseorang sebelum memiliki dasar pengangkatan dan pelantikan resmi tidak dapat begitu saja dianggap sebagai tindakan pejabat yang sah.

Menurutnya, kewenangan pemerintahan harus bersumber dari dasar hukum yang jelas, bukan semata-mata karena seseorang telah terpilih atau dipersiapkan menduduki jabatan tertentu.

Komunikasi informal pejabat terpilih sebelum pelantikan, sepanjang hanya sebatas pertukaran informasi atau pengetahuan, juga tidak otomatis melahirkan kewenangan hukum untuk mengambil keputusan pemerintahan.

Asas Praduga Sah Bukan Perlindungan Mutlak

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim turut mendalami dalil tim penasihat hukum terdakwa mengenai asas Praesumptio Iustae Causa, yakni prinsip yang pada dasarnya menganggap keputusan tata usaha negara berlaku sah sebelum dibatalkan oleh pejabat atau lembaga peradilan yang berwenang.

Riawan membenarkan prinsip tersebut dalam hukum administrasi negara. Namun, ia menegaskan bahwa asas praduga sah tidak dapat dimaknai sebagai perlindungan mutlak terhadap setiap tindakan administrasi.

Apabila dalam proses penerbitannya ditemukan benturan kepentingan, manipulasi, ataupun tindakan yang melampaui kewenangan, aspek keabsahan keputusan tersebut tetap dapat dipersoalkan secara hukum.

Penjelasan ini menjadi penting karena legalitas pembentukan dan pengelolaan PT LEB merupakan salah satu aspek yang diperdebatkan dalam perkara PI 10 persen tersebut.

Alasan Kejar Tenggat PI 10 Persen Bukan Tanpa Batas

Majelis hakim juga menggali kemungkinan pembentukan anak usaha BUMD untuk mengejar batas waktu penawaran PI 10 persen dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat dikategorikan sebagai diskresi dalam kondisi mendesak.

Menanggapi hal itu, Riawan menekankan bahwa diskresi pejabat pemerintahan tetap harus berlandaskan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap keuangan daerah.

Menurutnya, alasan mengejar tenggat waktu tidak boleh mengabaikan prosedur hukum maupun standar pengelolaan keuangan daerah, terlebih ketika menyangkut dana dengan nilai besar.

“Dana yang besar itu harus dicegah adanya pengelolaan yang bisa menimbulkan kerugian negara, tentu harus dibuat dulu suatu standar atau kriteria dalam penggunaannya,” tegasnya.

Di sisi lain, Riawan juga menjelaskan teori Functional De Facto untuk memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang telah bertindak dengan iktikad baik.

Dalam perspektif tersebut, manfaat yang telah diterima pihak ketiga secara profesional tidak serta-merta harus ditarik kembali. Pertimbangan keadilan dan kepastian hukum tetap perlu diperhatikan dalam menentukan akibat hukum dari persoalan administrasi.

Keterangan ahli ini menambah dimensi penting dalam persidangan perkara dugaan korupsi PI 10 persen PT LEB. Selain menguji dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana, persidangan juga mengurai persoalan mendasar mengenai legalitas pendirian perusahaan, kewenangan pejabat, serta tata kelola penyertaan kepentingan daerah di sektor minyak dan gas bumi.

Seluruh keterangan ahli tersebut selanjutnya menjadi bagian dari bahan pertimbangan majelis hakim dalam menilai fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan.

(Edi)