LAMPUNG (KANDIDAT) – Dugaan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk kepentingan usaha bengkel mobil dan kafe di Gang Darta, Kemiling, yang berada dalam lingkungan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung diduga jadi aji mumpung.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut keberadaan aktivitas usaha di atas lahan pemerintah, tetapi juga mempertanyakan legalitas penyewaan, kewenangan pejabat yang memberikan izin, hingga transparansi penerimaan uang sewa yang seharusnya menjadi pendapatan daerah.
Pengamat Kebijakan Publik Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP) Lampung, Gunawan Handoko, menegaskan bahwa pemanfaatan barang milik daerah (BMD) tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, setiap pemanfaatan aset melalui mekanisme sewa wajib mengikuti prosedur dan ketentuan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Aturannya sangat jelas. Tidak ada ruang bagi kepala dinas untuk mengambil keputusan sendiri dalam menyewakan aset milik pemerintah daerah. Ada mekanisme, ada kewenangan, dan ada persetujuan yang wajib dipenuhi. Kalau prosedur itu diabaikan, patut diduga telah terjadi pelanggaran tata kelola aset daerah,” tegas Gunawan, Rabu (18/11/2026).
Ia menilai, desakan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, agar instansi terkait menelusuri dugaan penyewaan aset tersebut merupakan langkah penting yang harus segera ditindaklanjuti.
Gunawan meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan administratif secara menyeluruh, termasuk menelusuri dokumen dan dasar hukum pemanfaatan aset di lokasi tersebut.
Ia menjelaskan, pengelolaan barang milik daerah telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dalam regulasi tersebut, pemanfaatan aset melalui skema sewa memiliki mekanisme, persyaratan, serta pembagian kewenangan yang harus dipatuhi.
“Dinas Kehutanan dalam hal ini berkedudukan sebagai pengguna barang. Sementara kewenangan pengelolaan barang milik daerah berada pada pejabat pengelola barang sesuai ketentuan. Karena itu, kepala dinas tidak bisa serta-merta menyewakan aset, apalagi menandatangani perjanjian sewa tanpa dasar kewenangan dan persetujuan yang dipersyaratkan,” ujarnya.
Gunawan juga menyoroti dugaan keterlibatan pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) dalam pemanfaatan aset tersebut.
Menurutnya, status Plt tidak serta-merta memberikan kewenangan tanpa batas untuk mengambil keputusan strategis, terlebih menyangkut pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
“Status Plt bukan alasan untuk mengabaikan aturan. Siapa pun pejabatnya, tetap wajib tunduk pada ketentuan pengelolaan barang milik daerah. Tidak boleh ada tindakan yang melampaui kewenangan,” katanya.
Selain persoalan kewenangan, ia menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan nilai sewa. Besaran tarif harus ditentukan berdasarkan ketentuan dan mekanisme penilaian yang berlaku.
Tak kalah penting, seluruh penerimaan dari pemanfaatan aset daerah harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
“Jangan sampai aset milik pemerintah dimanfaatkan untuk kepentingan usaha, tetapi prosedur penyewaannya tidak jelas. Harus diketahui siapa penyewanya, berapa nilai sewanya, siapa yang memberikan persetujuan, dan ke mana uang sewanya disetorkan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, apabila ditemukan penerimaan sewa yang tidak disetorkan sesuai ketentuan, persoalan tersebut harus ditelusuri lebih lanjut karena berpotensi menimbulkan persoalan keuangan daerah maupun hukum.
Atas persoalan tersebut, Gunawan mendesak BPKAD Provinsi Lampung tidak hanya memeriksa satu lokasi di Gang Darta, Kemiling, tetapi juga melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset yang berada dalam penguasaan Dinas Kehutanan.
Menurutnya, pemeriksaan harus mencakup identitas pihak penyewa, dasar perjanjian, besaran nilai sewa, dokumen persetujuan Gubernur, hingga bukti penyetoran penerimaan ke kas daerah.
“Saya mendukung desakan Bung Munir agar persoalan ini segera ditelusuri. BPKAD harus turun langsung melakukan inventarisasi dan pemeriksaan. Pastikan apakah ada persetujuan Gubernur, apakah perjanjian sewanya sah, berapa nilai sewanya, serta apakah seluruh penerimaannya sudah masuk ke RKUD,” tegasnya.
Gunawan juga meminta pemerintah daerah mengambil tindakan sesuai kewenangan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pemanfaatan aset yang tidak memenuhi ketentuan.
Langkah evaluasi hingga penghentian pemanfaatan aset, menurutnya, perlu dilakukan apabila terbukti tidak memiliki dasar hukum dan persetujuan yang dipersyaratkan.
“Kalau tidak ada dasar hukum dan persetujuan yang dipersyaratkan, jangan dibiarkan. Evaluasi, hentikan pemanfaatannya apabila memang tidak sah, dan proses sesuai aturan. Aset daerah bukan milik pribadi pejabat yang bisa disewakan sesuka hati,” tandasnya.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai keberadaan bengkel mobil dan kafe di atas lahan pemerintah.
Lebih dari itu, yang harus dipastikan adalah kepatuhan terhadap regulasi, kejelasan kewenangan pejabat, transparansi penerimaan daerah, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga aset milik masyarakat.
“Ini bukan soal bengkel atau kafenya. Ini soal kepatuhan terhadap hukum dan tata kelola aset daerah. Jangan sampai aset pemerintah daerah dikelola seolah-olah menjadi milik pribadi pejabat. Jika praktik seperti ini dibiarkan tanpa pemeriksaan, pengawasan terhadap aset daerah akan kehilangan maknanya,” pungkasnya.
(Rst)











