Hariankandidat.co.id – Aksi mogok berjualan yang dilakukan para pedagang daging sapi di Pasar Tugu, Pasar Kangkung, dan Pasar Tamin, Kota Bandar Lampung, berlangsung selama dua hari, sejak Senin hingga Selasa (22–23/6/2026). Aksi tersebut dipicu tingginya harga sapi hidup yang berdampak pada kenaikan harga daging sapi serta semakin menipisnya keuntungan para pedagang.
Akibat aksi mogok tersebut, sejumlah lapak daging di ketiga pasar tradisional itu tidak beroperasi. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu pasokan daging sapi di pasaran dan memicu gejolak harga yang berdampak pada masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah cepat dan terukur guna menjaga stabilitas harga serta menjamin ketersediaan pasokan daging sapi.
Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan sekadar masalah perdagangan daging, melainkan menjadi indikator adanya gangguan pada rantai pasok dan tata niaga komoditas peternakan yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah serta daya beli masyarakat.
“Komisi II DPRD Provinsi Lampung memandang bahwa stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera melakukan langkah cepat dan terukur guna memastikan ketersediaan pasokan sapi potong serta menjaga agar harga daging tetap berada pada tingkat yang wajar dan terjangkau,” ujar Ahmad Basuki kepada HarianK andidat.co.id,Selasa (23/6/2026).
Ia mengaku memahami keresahan para pedagang yang menghadapi kenaikan harga sapi hidup sehingga semakin menekan margin usaha mereka. Namun, di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga harus mendapatkan perlindungan agar tidak menjadi korban gejolak harga yang berkepanjangan.
“Karena itu diperlukan kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan peternak, pedagang, dan konsumen,” katanya.
Ahmad Basuki menegaskan bahwa Lampung memiliki potensi besar sebagai daerah penyangga pangan nasional. Karena itu, sangat disayangkan apabila daerah yang memiliki sumber daya peternakan yang cukup justru menghadapi persoalan pasokan dan tingginya harga di tingkat pasar.
“Momentum ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor peternakan dan distribusi pangan kita,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Provinsi Lampung akan meminta penjelasan dari organisasi perangkat daerah terkait, pelaku usaha peternakan, distributor, hingga perwakilan pedagang untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung agar lebih serius memperkuat populasi ternak lokal, memperbaiki sistem distribusi, serta membangun ekosistem peternakan yang sehat dan berkelanjutan.
“Ketahanan pangan tidak cukup hanya berbicara tentang ketersediaan, tetapi juga tentang keterjangkauan harga dan kepastian usaha bagi para pelaku ekonomi rakyat,” kata Ahmad Basuki.
Ahmad Basuki mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam mencari solusi atas persoalan tersebut. Komisi II DPRD Provinsi Lampung, lanjutnya, akan menjadi jembatan bagi seluruh pihak dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Ketika pedagang menjerit, peternak kesulitan, dan masyarakat mulai terbebani, maka pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton. Negara harus hadir, mendengar, dan bertindak,” pungkasnya.
(Hen)
