BANDAR LAMPUNG (KANDIDAT) – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menanggapi fenomena banjir dan kekeringan yang terus berulang setiap tahun di Kota Bandar Lampung.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola sumber daya air yang perlu segera dibenahi.
Pernyataan itu disampaikan Asroni menanggapi langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung yang kembali menyiagakan mobil tangki dan tandon air bersih guna mengantisipasi dampak musim kemarau di sejumlah wilayah rawan kekeringan.
Berdasarkan data BPBD, sedikitnya lima kecamatan di Bandar Lampung berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau, yakni Kecamatan Sukabumi, Bumi Waras, Sukarame, Panjang, dan Kemiling.
Asroni mengapresiasi kesiapsiagaan BPBD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui distribusi air bersih. Namun, ia menilai langkah tersebut masih bersifat penanganan darurat dan belum menyelesaikan akar persoalan yang terjadi setiap tahun.
“Kita tentu mengapresiasi BPBD yang sigap menyiapkan mobil tangki dan tandon air bersih. Tetapi kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa masalah ini terus berulang setiap tahun. Artinya, solusi yang dilakukan masih sebatas penanganan darurat, belum menyelesaikan persoalan secara permanen,” ujar Asroni.
Ia menilai Kota Bandar Lampung menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi, saat musim penghujan pemerintah harus menangani banjir akibat melimpahnya air yang tidak tertampung dengan baik. Namun di sisi lain, ketika musim kemarau tiba, sebagian masyarakat justru kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.
“Ini paradoks yang harus menjadi bahan evaluasi bersama. Saat hujan kita kebanjiran, saat kemarau kita kekeringan. Artinya ada persoalan serius dalam tata kelola sumber daya air yang belum terselesaikan,” tegasnya.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mulai mengedepankan program preventif dan berkelanjutan.
Salah satunya melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan yang kemudian diikuti pembangunan infrastruktur pendukung seperti sumur bor, embung, reservoir, hingga sistem penampungan air hujan.
Menurut Asroni, pembangunan sarana air bersih permanen menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air bersih saat musim kemarau.
“Kita tidak boleh hanya menunggu warga kesulitan air baru kemudian mengirim tangki. Pemerintah harus mulai membangun infrastruktur air bersih yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat sepanjang tahun, terutama di wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan,” katanya.
Selain itu, ia juga mendorong adanya sinergi antara Pemkot Bandar Lampung, PDAM, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, serta pemerintah kecamatan dalam menyusun peta ketahanan air daerah sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.
Asroni menilai anggaran yang selama ini digunakan untuk distribusi air darurat dapat diimbangi dengan investasi pembangunan sarana air bersih permanen sehingga manfaatnya lebih dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kalau setiap tahun daerahnya sama dan masalahnya sama, maka sudah saatnya pemerintah menghadirkan solusi yang juga permanen. Masyarakat membutuhkan kepastian akses air bersih, bukan hanya bantuan ketika krisis terjadi,” pungkasnya.
(Okt)
