Hariankandidat.co.id – Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Lampung Utara, Elviana membantah, pendamping desa melakukan penyusunan APBDes. Dalihnya, hanya desa saja yang berhak menyusun APBDes.
“Penyusunan APBDes itu kewenangan desa,” kit Elviana, Kamis (19/11/2026).
Tugas pendamping desa, kata dia, hanya sebatas mendampingi desa dalam penyusunan APBDes. Dengan demikian, pihak pendamping desa tidak berhak untuk melakukan penyusunan APBDes.
Menyikapi tudingan Wabup Romli tersebut, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih Lampung Utara, M. Iqbal Agam menilai, kritikan seputar keterlibatan oknum pendamping desa dalam penyusunan APBDes akan membuat manajemen desa lebih baik di masa mendatang. Meski begitu, ia tak membantah maupun membenarkan adanya praktik-praktik seperti itu di lapangan.
“Mungkin ini hasil temuan pak wakil bupati di lapangan,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Bupati Romli menyindir habis-habisan aparatur desa. Sindiran itu disampaikan karena banyak desa yang tidak mampu menyusun APBdes dan Surat Pertanggungjawaban jSPj) Dana Desa. Penyusunannya banyak dikerjakan oleh pendamping desa.
Praktik-praktik seperti ini menjadi salah satu penyebab desa di Lampung Utara susah untuk menjadi desa mandiri. Akibatnya, tujuan utama Pemerintah Pusat yang telah menggelontorkan Dana Desa tiap tahunnya tidak tercapai.
“Bahkan, penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPj) juga dilakukan oleh pendamping desa,” kata Romli
(yoga)











