LAMPUNG (KANDIDAT) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung dan Yayasan Masyarakat Hayati Indonesia (YMHI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengindentifikasi penyebab Kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pasalnya, WALHI Lampung mencatat sedikitnya 386 titik panas berada di dalam konsesi perkebunan, 297 titik di kawasan hutan, dan 96 titik di kawasan konservasi Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan, data tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pembakaran oleh perusahaan. Namun, tingginya konsentrasi hotspot di wilayah konsesi dinilai harus menjadi dasar pemerintah melakukan ground check, audit kepatuhan dan pemeriksaan terhadap kewajiban pemegang izin dalam mencegah karhutla.
“Data ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan ground check secara terbuka dan independen,” ujar Irfan. Senin (14/09)
WALHI juga menyoroti kebakaran di TNWK yang sebelumnya dilaporkan berdampak sekitar 673 hektare. Berdasarkan analisis spasial WALHI, terdapat 96 hotspot di kawasan tersebut sepanjang 23–28 Agustus 2026.
Sementara itu, Aktivis lingkungan dan sosial YMHI, Ir. Almuhery Ali Paksi, meminta pemerintah mengidentifikasi secara jelas penyebab setiap kejadian karhutla, termasuk apakah terjadi karena kesengajaan atau tidak.
“Ada baiknya identifikasi khusus penyebab-penyebab karhutla, kesengajaan atau tanpa sengaja harus jelas,” kata Almuhery.
Ia meminta, pemerintah memastikan data wilayah yang berpotensi mengalami karhutla benar-benar akurat agar pencegahan dan penanganan dini dapat dilakukan lebih efektif.
Menurutnya, seluruh elemen dan stakeholder harus memiliki tanggung jawab dalam meminimalkan potensi karhutla, terlebih kondisi kemarau masih perlu diwaspadai meski telah memasuki pertengahan September.
(Okt)
