Lampung Selatan Fest Diduga Jadi Ajang Pengumpulan Dana, Dugaan Pungli Mengemuka

Hariankandidat.co.id – Bagaimana sebenarnya pembiayaan kegiatan Lampung Selatan Fest 2026? Apakah agenda besar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka memperingati HUT ke-70 tersebut telah dianggarkan melalui APBD, atau justru pembiayaannya dibebankan dengan cara mengumpulkan dana partisipasi dari berbagai kalangan?

Pertanyaan ini mencuat setelah beredarnya sejumlah dokumen dan bukti percakapan terkait permintaan dana kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga informasi permintaan iuran kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, terdapat surat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Kecamatan Jati Agung tertanggal 27 Oktober 2026 dengan perihal Permohonan Partisipasi.

Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala SPPG dan mitra yayasan MBG se-Kecamatan Jati Agung untuk mendukung kegiatan Lampung Selatan Fest yang berlangsung pada 10–16 November 2026.

Namun, persoalan muncul setelah beredar pesan WhatsApp yang meminta pengumpulan dana partisipasi sebesar Rp1.500.000 melalui rekening Bank Jago atas nama Cahya Intan Listiyorini.

Redaksi juga menerima bukti transaksi Livin’ by Mandiri tertanggal 10 November 2026 sebesar Rp500.000 ke rekening penerima yang sama, dengan keterangan transaksi “SPPG Karang Sari”.

Tak hanya itu, terdapat percakapan WhatsApp yang memuat perhitungan 24 dikalikan Rp1.200.000 atau mencapai Rp28.800.000.

Angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai berapa total dana yang sebenarnya dihimpun, siapa saja pihak yang diminta berpartisipasi, serta untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan.

Informasi lain juga diperoleh redaksi dari salah satu staf dinas yang mengaku instansinya turut dimintai iuran dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah.

Camat Mengaku Tidak Pernah Memerintahkan

Ketika dikonfirmasi mengenai dugaan pengumpulan dana tersebut, salah satu camat menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan adanya pungutan.

“Saya tidak pernah perintahkan itu. Saya akan panggil Sekcam terkait hal ini. Nanti bisa ngobrol sama Sekcam. Saya bingung, kalau bukti itu kan saya tidak tahu disetor sama siapa dan untuk apa dana itu. Yang jelas Sekcam yang tanda tangan surat itu,” demikian penjelasan camat melalui pesan WhatsApp.

Pernyataan tersebut semakin menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang menginisiasi pengumpulan dana, bagaimana mekanismenya, serta siapa yang bertanggung jawab atas penerimaan dan penggunaan uang tersebut.

APBD Sudah Menganggarkan atau Tidak?

Persoalan ini tidak bisa berhenti hanya pada klarifikasi pihak kecamatan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Bupati, TAPD, dan BPKAD, perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana skema pembiayaan Lampung Selatan Fest 2026.

Apakah kegiatan tersebut sudah memiliki alokasi anggaran dalam APBD 2026? Jika sudah, berapa nilai anggarannya dan dari pos belanja mana pembiayaan tersebut bersumber?

Sebaliknya, jika kegiatan tersebut tidak dianggarkan atau terdapat kekurangan pembiayaan, apakah pengumpulan dana dari SPPG, mitra yayasan, dan OPD memang menjadi mekanisme resmi yang dibenarkan?

Jangan sampai kegiatan yang diselenggarakan atas nama pemerintah daerah justru membebani berbagai pihak melalui permintaan kontribusi yang tidak jelas dasar, sifat, dan pertanggungjawabannya.

Redaksi juga mempertanyakan apakah dana yang dikumpulkan tersebut bersifat sukarela atau terdapat kewajiban nominal tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang diminta berpartisipasi.

Apabila terdapat unsur pemaksaan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengumpulan dana, persoalan ini patut menjadi perhatian Inspektorat maupun aparat penegak hukum.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Sekcam Jati Agung, Camat Jati Agung, Bupati Lampung Selatan, TAPD, BPKAD, serta pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.

Sebab, masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang kegiatan pemerintah daerah dikelola.

Jangan sampai perayaan hari jadi Kabupaten Lampung Selatan yang seharusnya menjadi pesta rakyat justru menyisakan pertanyaan: jika anggarannya sudah tersedia, mengapa masih ada pengumpulan dana?

Dan jika tidak tersedia, mengapa beban pembiayaannya harus ditanggung berbagai kalangan?