Hariankandidat.co.id – Masyarakat nelayan Kuala Teladas yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan melakukan aksi spontan di laut yang menjadi bentuk perlawanan terhadap kembali beroperasinya aktivitas pengerukan pasir laut berkedok pendalaman alur yang di duga dilakukan oleh PT Sienar Tri Tunggal Perkasa, pada area tangkap nelayan di perairan muara way Tulang Bawang, Aktivitas yang sebelumnya sempat berhenti tersebut kini kembali beroperasi tanpa sepengetahuan para nelayan kuala teladas, aksi tersebut adalah bentuk dari keresahan dan kekecewaan masyarakat nelayan kuala teladas, karena dinilai mengancam wilayah tangkapan nelayan, ekosistem laut sebagai habitat biota laut yaitu, kepiting rajungan, ikan, dan beragam jenis ikan menjadi komoditas andalan nelayan dan membahayakan keberlanjutan sumber penghidupan nelayan.
Pengerukan pasir laut tersebut bukan persoalan baru bagi masyarakat nelayan Kuala Teladas. Sejak pertama kali berlangsung pada 2021, aktivitas tersebut telah mendapatkan penolakan dari masyarakat nelayan Kuala Teladas dan sejumlah desa lainnya. Berbagai upaya telah ditempuh masyarakat, termasuk menyampaikan pengaduan kepada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah laut. Namun, rangkaian pengaduan tersebut belum menghasilkan penyelesaian konkret atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Situasi ini memperlihatkan lemahnya respons dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas yang berpotensi mengancam ekosistem laut dan ruang penghidupan masyarakat pesisir.
Pada 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung melakukan peninjauan terhadap aktivitas pengerukan pasir laut dengan menghadirkan pihak perusahaan dan masyarakat nelayan. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa pihak perusahaan belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Setelah pertemuan tersebut, perusahaan menghentikan operasionalnya dengan menarik kapal dari wilayah perairan Muara Way Tulang Bawang. Penghentian tersebut sempat memberikan ruang bagi masyarakat nelayan untuk kembali menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Namun, situasi itu tidak berlangsung lama. Pada pertengahan 2026, aktivitas pengerukan pasir laut kembali muncul dan diduga masih dilakukan oleh perusahaan yang sama, tanpa pemberitahuan maupun pelibatan masyarakat nelayan.
Kembalinya aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang selama ini disuarakan masyarakat belum benar-benar diselesaikan. Penghentian operasional pada 2024 tidak diikuti dengan kepastian perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan maupun penyelesaian menyeluruh atas persoalan perizinan dan dampak lingkungan. Pemerintah seolah membiarkan masyarakat terus berhadapan dengan ketidakpastian atas ruang hidupnya sendiri. Aksi spontan masyarakat nelayan Kuala Teladas pada 10 November 2026 menjadi penegasan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam ketika wilayah penghidupan mereka kembali terancam oleh aktivitas eksploitasi sumber daya alam.
Perlu diingat bahwa Provinsi Lampung merupakan penyokong ekspor rajungan terbesar ketiga se-Indonesia, dengan dengan kontribusi sekitar 10 hingga 12 persen terhadap total ekspor rajungan nasional, Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada tahun 2025 lalu, volume ekspor rajungan Lampung tercatat mencapai 1.441 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp518 miliar. Sentra penghasil rajungan utama di Lampung berada di wilayah pesisir timur, meliputi Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang yang salah satunya merupakan nelayan kuala teladas, aktivitas tambang pasir laut berkedok pendalaman alur laut justru menjadi ancman pada sektor perikanan khususnya lampung sebagai penghasil komoditas rajungan terbesar.
Bagi masyarakat nelayan Kuala Teladas, laut bukan sekadar hamparan perairan yang dapat dikeruk dan dieksploitasi demi kepentingan ekonomi. Laut merupakan ruang hidup, sumber pangan, sumber penghidupan, sekaligus ruang sosial yang menopang keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir dari generasi ke generasi, Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut dan membatasi akses nelayan terhadap wilayah tangkap merupakan persoalan serius yang menyangkut keadilan ekologis dan pemenuhan hak asasi manusia.
Persoalan ini harus dibaca dalam kerangka hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, perlindungan ekosistem laut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, akses terhadap informasi, partisipasi, serta keadilan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 65. Pasal 66 memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi keberlangsungan usaha dan penghidupan nelayan. Artinya, negara tidak boleh membiarkan aktivitas pemanfaatan sumber daya laut berlangsung dengan mengorbankan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada keberlanjutan ekosistem tersebut.
Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung nomor 5 P/HUM/2025, permohonan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang menyatakan Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) dalam PP Nomor 26/2023 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal-pasal yang dibatalkan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemanfaatan dan penjualan (termasuk ekspor) hasil sedimentasi berupa pasir laut. Dengan putusan ini, pemerintah dinyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk mengizinkan penjualan atau ekspor pasir laut tersebut.
Atas dasar itu, kami masyarakat nelayan kuala teladas yang tergabung dengan forum menyatakan sikap:
1. Menolak segala bentuk aktivitas penambangan pasir yang merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan masyarakat nelayan Kuala Teladas.
2. Mendesak penghentian seluruh aktivitas penambangan pasir yang berdampak terhadap wilayah tangkap dan ruang hidup masyarakat.
3. Mendesak pemerintah melindungi ekosistem laut, wilayah tangkap, serta hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat nelayan.
4. Menuntut pelibatan masyarakat secara bermakna dalam setiap kebijakan dan rencana pembangunan yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.
Hentikan sekarang juga aktivitas tambang pasir yang merusak ekosistem laut dan merampas ruang hidup masyarakat!
Hidup Rakyat!
Hidup Nelayan!
Hidup Perempuan Yang Melawan!
M. Nasir
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (0822 80160565)
