BANDAR LAMPUNG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Dewan (DPRD) Provinsi Lampung menyoroti persoalan banjir dan kekeringan di Lampung. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas PSDA dan Balai Besar Way Sekampung, Senin (11/8).
Anggota komisi III DPRD Provinsi Lampung Angga Satria Pratama mengatakan, jika data yang dipaparkan dalam rapat membuat dirinya prihatin. Di Kabupaten Pringsewu, dari 13.300 hektare sawah, sekitar 1.100 hektare terdampak kekeringan. Bahkan Kecamatan Ambarawa hampir setiap tahun kebanjiran, menyebabkan ratusan hektare sawah gagal panen.
“Penyebabnya jelas, sistem pengairan Way Tebu, aliran dari Bendungan Way Sekampung, dan sungai dari Pesawaran belum berjalan efektif. Saat hujan banjir, saat kemarau kering kerontang,” kata Angga kepada media ini.Rabu (13/08).
Bahkan, kata Politisi Demokrat Lampung ini, Kondisi serupa juga terjadi di Bandar Lampung. Dari 20 kecamatan, 16 di antaranya terendam banjir setiap musim hujan, dengan kerugian yang tidak hanya materiil, tetapi juga nyawa.
“Masalah ini terus berulang tiap tahun. Kalau penanganannya hanya sebatas janji, rakyat akan terus jadi korban,” ujarnya.
Angga mendesak adanya gotong royong dan koordinasi nyata antar instansi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Banjir dan kekeringan di Lampung tidak bisa menunggu. Kita butuh aksi, bukan lagi wacana,” pungkasnya. (Gung)
