Bandar Lampung (Kandidat) – Penangkapan Wahyudi alias Yudi Gepak bersama rekannya Padli oleh Jatanras Polda Lampung memicu reaksi keras dari sejumlah LSM dan insan pers.
Pasalnya, Mereka menggelar konsolidasi dan menyepakati deklarasi sikap bersama di Rumah Ideologi Klasika, Waydadi, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Senin (22/9/2025).
Deklarasi itu dibacakan oleh Destra Yudha, Jenderal Laskar Kota Bandarlampung, yang menegaskan bahwa penangkapan tersebut sarat rekayasa hukum dan upaya pembungkaman terhadap suara kritis.
Adapun lima sikap yang mereka suarakan, yakni:
1. Menolak segala bentuk pembungkaman, kriminalisasi, dan rekayasa hukum terhadap kelompok kritis
2. Mendesak aparat penegak hukum Lampung lebih transparan dalam proses hukum.
3. Meminta Gubernur Lampung mengevaluasi kinerja para kepala OPD Pemprov.
4. Menekan Presiden RI Prabowo Subianto agar segera melakukan reformasi internal Polri.
5. Mengawal proses hukum agar tidak ada pihak yang dikorbankan untuk menutupi kepentingan elit.
Deklarasi ini sekaligus menjadi sikap protes atas penangkapan Yudi Gepak dan Padli yang disebut terjadi sebelum mereka menggelar aksi menyoal dugaan maladministrasi di RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM). Aksi itu rencananya digelar di kantor DPD Gerindra dan Kantor Gubernur Lampung.
Isu semakin panas lantaran Direktur RSUDAM, Imam Ghozali, diduga masih memiliki kedekatan dengan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Di balik jeruji Jatanras Polda Lampung, Yudi Gepak membantah tuduhan pemerasan. Ia mengaku tidak pernah meminta ataupun menerima “uang damai”. Menurutnya, justru pihak rumah sakit yang berinisiatif membuka pembicaraan soal kompensasi agar aksi mereka dibatalkan.
“Yang beredar seolah-olah saya memeras, padahal faktanya ada pihak RSUDAM yang mengajak bicara soal ‘uang damai’. Saya menolak. Bahkan pertemuan di Mall Boemi Kedaton tanggal 19 September itu juga atas permintaan Kabag Umum RSUDAM, Sabaria Hasan, bukan dari saya,” tegas Yudi.
Ia menambahkan, uang dalam plastik hitam yang ditemukan di mobilnya bukanlah hasil permintaan dirinya, melainkan “jebakan” yang justru harus diungkap tuntas oleh aparat.
“Polisi harus jujur membuka fakta. Jangan sampai opini publik diarahkan bahwa saya pelaku, padahal ada permainan yang jauh lebih besar,” tandasnya(*)
