BANDAR LAMPUNG (KANDIDAT) – Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa penerima Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandar Lampung mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bandar Lampung.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Asroni Paslah ,mengajak semua instansi terkait untuk saling berkolaborasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.
Ia menilai perlu adanya sistem yang dirancang khusus untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya MBG secara kolaboratif yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.
“Kalau menurut saya, perlu dirancang sistem pengawasan kolaboratif yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan antara lain Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan serta pihak TNI/POLRI,” kata Asroni kepada media. Minggu (10/09)
Ia mengatakan, bahwa instansi terkait tersebut dapat menggabungkan metode visitasi lapangan dan aplikasi berbasis teknologi Informasi (IT) dalam pengawasan program MBG. Inovasi ini dirancang untuk mempermudah instansi terkait dalam melakukan pengawasan distribusi MBG.
“Dengan aplikasi tersebut, Satuan Petugas Penyedia Gizi (SPPG) dapat mengirim laporan harian terkait proses penyiapan makanan, pengiriman, hingga menu yang dimasak,” Tambahnya.
Kemudian, Laporan tersebut bisa dipantau secara langsung oleh pihak terkait, sehingga memudahkan evaluasi sekaligus memberikan ruang untuk masukan apabila ditemukan kendala di lapangan.
Terakhir dirinya kemudian berharap agar adanya kolaborasi tersebut dapat memperkuat transparansi dan juga efektivitas dalam penyaluran program MBG.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dalam penyaluran MBG kepada para penerima manfaat,” Pungkasnya.(Yud)
