Lampung Utara (KANDIDAT) – Kejaksaan Negeri Lampung Utara menghentikan penuntutan Dua Perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan keadilan Restorative Justice (RJ). Penghentian penuntutan ini menambah catatan prestasi dan meningkatkan kinerja Kejari Lampura yang berkomitmen dalam penanganan perkara dengan hati Nurani. Kamis ((4/4/2024)
Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice ini dengan Menyerahkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan(SKP2) oleh Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara Hery Susanto, Jaksa Fasilitator Eva Melia, dan Desi Handayani pada Tersangka Lina Kris Purwati Ningsih yang tersandung perkara Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dibebaskan berdasarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) Nomor : Print-1092/L.8.13/Eoh.2/4/2024 tanggal 03 April 2024.
Selain itu SKP2 juga di serahkan pada Tersangka Irfan Faiz Alfani yang terjerat tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan sebagaimana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, juga berhasil ditutup kasusnya berdasarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) Nomor : Print-1096/L.8.13/Eoh.2/4/2024 tanggal 03 April 2024.
Diketahui Penyelesaian secara RJ ini telah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI yang diwakili oleh Direktur TP.OHARDA Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Nanang Ibrahim Soleh, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Yuni Daru Winarsih, dan Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung, Eman Sulaeman, melalui sarana video conference pada Selasa kemarin.
Kepala Kejaksaan Negeri Lampura, M. Farid Rumdana diwakili Kasi Intelijen Guntoro Janjang Saptodie mengatakan Restorative Justice yang dilakukan saat ini merupakan perkara ke-7 dan ke-8 di tahun 2024. Pelaksanaan RJ ini diberikan penghentian penuntutan atas dasar penilaian kepada kedua tersangka, dan hasil dari pendekatan melalui kesepakatan perdamaian dengan para pihak.
“Penghentian penuntutan dengan alasan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 4 tahun, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka”,jelas Guntoro.
Ia menambahkan sudut pandang yang diperhatikan pada penanganan perkara hingga dilakukan RJ ini pihak korban memaafkan perbuatan yang telah dilakukan tersangka. Seperti tujuan awal RJ diciptakan agar dapat mengembalikan keadaan seperti semula ditengah masyarakat dan kedua pihak keluarga tetap bisa bergandengan tangan dan terus terjalin silaturahmi tanpa menaruh dendam.
“Sudah saling memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Kita kembalikan keadaannya seperti semula demi kepentingan masa depan, dan menjaga kerukunan ditengah masyarakat,”pungkasnya.(Yon)
