Hal ini dilakukan agar adanya transparansi dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Asroni Paslah mengatakan, transparansi dalam pengelolaan dana BOS sangat penting.

Agar, seluruh anggaran BOS yang diberikan oleh pemerintah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

“Oleh karena itu, kami harap sekolah bisa membuat website, yang dapat diakses oleh publik jumlah dan penggunaan anggarannya,” ujarnya.

Asroni mengungkapkan, pengelolaan keuangan sekolah harus terbuka dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Menurutnya, ini akan menjadi paradoks di tengah masyarakat. Karena pada satu sisi sekolah mengajarkan anti korupsi.

Tetapi, pengelolaan keuangan disekolah berlangsung secara tertutup.

“Karena itu, sekolah harus lebih transparan dalam pengelolaan dana BOS dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” tegasnya.

Selain itu, keterlibatan pihak dalam penyusunan RKAS, terutama saat rapat komite sekolah juga sangat penting.

Terutama saat rapat komite, sebaiknya tidak hanya kepala sekolah yang terlibat, tetapi juga komite sekolah, wali murid, dan stakeholder lainnya.

“Dengan keterbukaan ini, diharapkan tidak ada penyalahgunaan dana BOS yang bisa merugikan dunia pendidikan,” paparnya.

Ketua Fraksi Gerindra ini juga menyarankan, pengelolaan website ini nantinya dikelola oleh pihak ketiga agar lebih profesional dan terpusat.

Kemudian, server website juga dibuat satu server agar lebih efisien. Karena website ini juga bukan hanya sebagai alat pengelolaan keuangan, tetapi juga bisa digunakan sebagai pusat informasi bagi masyarakat.

“Jadi website ini bisa menampilkan prestasi siswa, data guru, jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP), serta menjadi perwajahan sekolah di era digital ini,” jelasnya. (*)