BANDAR LAMPUNG (KANDIDAT) – Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik peredaran beras oplosan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan mendorong langkah konkret untuk menindaklanjuti persoalan ini demi melindungi hak konsumen di Provinsi Lampung.
“Kami sangat prihatin dengan maraknya beras oplosan. DPRD akan melakukan pengawasan dan pemantauan melalui sejumlah rapat dan hearing bersama instansi terkait,” kata Khoir kepada media ini. Senin (21/07).
Menurut anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha atau pedagang yang terbukti melakukan praktik curang tersebut.
“Kami akan terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas pedagang yang terbukti melakukan praktik oplosan,” tegasnya.
Selain itu, sambung Khoir sapaan akrabnya, menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang tersedia agar benar-benar digunakan secara efektif untuk mendukung upaya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
“Penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan mendukung program konkret dalam menangani persoalan ini,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait guna membahas strategi dan langkah-langkah teknis untuk meminimalisir praktik peredaran beras oplosan di Lampung.
“Kami berharap dengan koordinasi dan kerja sama yang baik antarinstansi, masalah ini bisa segera diatasi demi melindungi masyarakat sebagai konsumen,” pungkasnya.(Gung)
Diketahui, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap temuan beras oplosan yang merugikan masyarakat hampir Rp100 triliun dari 212 merek beras medium dan premium.
Amran mengatakan, hasil pemeriksaan 13 laboratorium milik Kementan, ditemukan dari empat juta ton, sebanyak 350 ribu ton yang sudah dikeluarkan, tercatat 85 persen tidak sesuai standar.
“Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tetapi dijual harga medium,” kata Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Juli lalu. (*)
