LAMPUNG (KANDIDAT) – Pengamat kebijakan publik Universitas Lampung, Dedi Hermawan menanggapi besarnya biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang mencapai Rp10 miliar.
Menurutnya, prinsip utama dalam pembiayaan pembangunan maupun operasional penunjang roda pemerintahan adalah efisiensi, efektivitas, penghematan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Masyarakat tentu mengharapkan biaya operasional kepala daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip tersebut. Besaran biaya operasional, berapa pun jumlahnya, seharusnya mempertimbangkan kondisi kekinian serta manfaat yang bisa dirasakan publik,” ujar dedi, (14/9).
Ia menegaskan, angka Rp10 miliar bukan semata-mata dinilai besar atau kecil, melainkan harus diukur dari kebermanfaatan serta nilai guna anggaran.
“Bisa jadi anggaran Rp10 miliar itu memang ada peruntukan yang bermanfaat langsung ke masyarakat. Namun, agar tidak menimbulkan spekulasi, perlu ada rincian jelas terkait item apa saja yang termasuk dalam anggaran tersebut,” tambahnya.
Dedi mendorong agar Pemkab Lampung Selatan membuka secara detail penggunaan anggaran operasional kepala daerah.
“Sehingga publik bisa menilai apakah alokasi tersebut benar-benar sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,”tandasnya.
(Yud)
