LAMPUNG (KANDIDAT) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatat kinerja keuangan yang relatif stabil di tengah tahun anggaran berjalan. Hingga 3 Oktober 2025, realisasi belanja daerah mencapai 50,18 persen atau sekitar Rp3,8 triliun dari total pagu Rp7,6 triliun dalam APBD Murni 2025.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan keuangan daerah berada dalam posisi seimbang dengan pendapatan yang juga terus tumbuh.
“Pendapatan hingga 3 Oktober 2025 sudah terealisasi sebesar Rp3,8 triliun atau 51,2 persen dari total target Rp7,5 triliun. Jadi secara kas, posisi kita masih sangat terkendali,” kata Nurul, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, prinsip utama Pemprov Lampung dalam menjaga stabilitas fiskal adalah menyeimbangkan arus pendapatan dan pengeluaran, agar tidak terjadi tekanan kas atau defisit sementara di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
“Kami tidak ingin belanja melampaui pendapatan yang masuk. Karena itu, setiap pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan riil kas daerah,” jelasnya.
Memasuki triwulan IV, Nurul menyebut capaian tersebut termasuk baik. Perbandingan antara pendapatan 51 persen dan belanja 50 persen menunjukkan pengelolaan kas daerah yang sehat dan terkendali.
Meski begitu, ia tak menampik tantangan klasik menjelang akhir tahun: percepatan proyek dan penyelesaian pekerjaan fisik. Menurutnya, kunci untuk menghindari keterlambatan adalah pengaturan cashflow yang disiplin dan terukur.
“Kalau pendapatan belum sesuai harapan, tentu pengeluaran dari RKUD juga harus disesuaikan. Yang penting, arus kasnya tetap aman, dan semua program bisa berjalan,” tegasnya.
Sehingga, kata Nurul, ia memastikan tidak ada kegiatan yang dikorbankan akibat pengendalian belanja, melainkan dilakukan penyesuaian prioritas. Belanja wajib dan mengikat menjadi fokus utama agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Belanja seperti gaji, tunjangan, listrik, air, dan internet tetap kami penuhi. Itu wajib karena menyangkut kebutuhan dasar satuan kerja,” urainya
Terkait isu defisit anggaran, Nurul menegaskan bahwa kondisi riil baru dapat diketahui pada tutup buku 31 Desember 2025.
“Selama tiga bulan ke depan, Pemprov melalui Bapenda masih terus bekerja keras memenuhi target pendapatan yang disepakati bersama DPRD,” ujarnya.
Ia menambahkan, belanja daerah Pemprov Lampung didominasi oleh tiga komponen utama: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
“Belanja pegawai mencakup gaji, tunjangan, dan TPP termasuk untuk P3K. Belanja barang dan jasa digunakan untuk operasional seperti perjalanan dinas, sedangkan belanja modal diarahkan untuk pembangunan dan infrastruktur,” terangnya.
Ia menerangkan, Dengan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. “ Pemprov Lampung optimistis menutup tahun anggaran 2025 dalam kondisi fiskal yang sehat, efisien, dan berdaya tahan,”tandasnya. (*)
