Bandar Lampung (Kandidat) —Panglima Laskar Muda Lampung Misrul meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bandar Lampung mengevaluasi bantuan anggaran untuk SMA Siger.
Menurutnya, kebijakan anggaran yang disahkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) nantinya akan menimbulkan polemik di dunia pendidikan. Kemudian, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan dari sekolah-sekolah lain.
Misrul mengatakan, pengesahan anggaran melalui APBD perubahan untuk operasional maupun kegiatan belajar mengajar di SMA Siger merupakan langkah keliru.
“Jika DPRD tetap menganggarkan untuk SMA Siger, ini adalah kesalahan fatal. Sekolah negeri dan swasta lain yang telah lama berdiri tentu akan mempertanyakan keadilan alokasi dana pendidikan,” kata Misrul. Rabu (30/07).
Sehingga, kata dia, pengelolaan SMA adalah wewenang Pemerintah Provinsi, bukan Pemerintah Kota. Menurutnya, jika Pemkot tetap memaksakan pendirian dan pembiayaan SMA Siger tanpa prosedur yang jelas, hal itu akan menjadi preseden buruk.
“DPRD seharusnya mengevaluasi rencana ini secara mendalam. Jika terus dilanjutkan, bisa memicu gelombang tuntutan dari sekolah lain agar juga mendapatkan dana serupa,” tambahnya.
Diketahui, Sejumlah pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung telah mlakukan sidak di SMA Siger pada Rabu (23/07) lalu. Namun mereka mengaku kecewa setelah melihat langsung kondisi sekolah yang belum siap beroperasi. (Yud)
