BANDAR LAMPUNG (KANDIDAT) – Akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) Candrawansah menilai Program 100 hari kerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) – Jihan Nurlela telah merealisasikan Janji Politik.
Pasalnya teranyar, Gubernur Mirza membuat gebrakan baru yang berdampak langsung kepada masyarakat dengan menghapus pungutan dana uang komite dari di seluruh sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah luar biasa (SLB) di Provinsi Lampung.
Candrawansah mengatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentu akan dinilai masyarakat dari kesesuaian antara isi dari visi, misi dan program ketika berkampanye dengan kinerja ketika sudah dilantik.
Selain dari pada itu, tentunya 100 hari kinerja mereka bisa dirasakan atau tidak oleh masyarakat tentunya akan berdampak pada penilaian selanjutnya. Kalau melihat kinerja Mirza-Jihan pada 100 hari kerja ini cukup menjanjikan dengan beberapa gebrakan merealisasikan janji politik ketika berkampanye,” kata Candrawansah kepada media ini. Rabu (11/06)
Untuk itu, kata dia, sejak dilantiknya RMD – Jihan telah menunjukkan kinerja dan diyakini akan merealisasikan janjinya kepada masyarakat yang memilih
“Ini dapat dilihat ketika belum lama dilantik sudah membuka Drive Thru Pelayanan Terpadu, pengerjaan fisik beberapa ruas jalan provinsi dan beberapa yang lainnya. Ini menandakan hal yang positif untuk keberlangsungan citra politik di masyarakat,” ucapnya
Bahkan, sambung dia, dengan menempati janji Politik kepada masyarakat, ini akan berdampak kepada partai pengusung dan citra politik.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa citra politik di masyarakat harus dibangun dengan mengedepankan perealisasian janji kampanye tersebut dan tentu akan berdampak pada partai pengusung pada pemilihan kepala daerah sebelumnya,” ungkapnya.
Selain itu, ia menilai pasangan Mirza – Jihan saat ini tengah dipercaya oleh masyarakat dengan menuntaskan satu persatu janji kampanyenya, sehingga dalam jangka lima tahun kepemimpinannya orang no 1 itu dapat menyelesaikan janji Politiknya.
“Lima tahun tidak lama sehingga dari jauh hari harus sudah dibangun untuk bisa citra dan kinerja yang sinkron. Dan untuk saat ini pasangan Mirza-Jihan masih cukup dipercaya oleh masyarakat. Terutama melihat kinerja di 100 hari kerja ini. Semoga Lampung bisa berjaya di kancah nasional,” tandasnya
Diketahui sejak dilantik, Gubernur Lampung, Ahmad Mirzani Djausal memasuki hari-hari awal kepemimpinannya dengan sejumlah kebijakan yang dirancang untuk menarik perhatian publik dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Mirza – Jihan mengambil sejumlah langkah yang berorientasi pada populisme, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendigitalisasi dan modernisasi sektor-sektor strategis.
Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup pemutihan pajak kendaraan, penghapusan uang komite SMA, kerja sama investasi dengan Shandong (China), program Lampung Satelit 1, kebijakan sektor pedesaan dan agraria, serta percepatan digitalisasi.
Namun, meskipun kebijakan-kebijakan ini terkesan progresif dan populis, perlu dilakukan analisis lebih mendalam terkait implikasi jangka panjangnya terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di provinsi ini.
Esai ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kebijakan-kebijakan utama yang diambil oleh Mirza Jihan dalam 100 hari pertama pemerintahannya, serta melihat bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan suatu bentuk populisme yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, esai ini juga akan mempertimbangkan tantangan yang mungkin timbul dan dampak potensial dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap dinamika pembangunan Lampung.
Pemutihan Pajak Kendaraan
Salah satu kebijakan pertama yang diambil oleh Mirza Jihan adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang bertujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang kesulitan membayar pajak. Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama masyarakat kelas menengah bawah yang terbebani oleh biaya hidup yang semakin tinggi akibat inflasi. Pemutihan pajak kendaraan dianggap sebagai stimulus fiskal yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak serta memperbaiki tingkat pengumpulan pendapatan daerah dalam jangka pendek.
Namun, meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan daerah secara sementara, ada kekhawatiran terkait keberlanjutannya. Pemutihan pajak kendaraan yang bersifat satu kali ini mungkin tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang untuk memperkuat sistem perpajakan daerah. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan fiskal, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperbaiki tata kelola pajak daerah melalui digitalisasi data dan integrasi sistem perpajakan yang lebih efisien. Kebijakan ini juga harus disertai dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban perpajakan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Penghapusan Uang Komite SMA: Langkah Menuju Pendidikan Inklusif
Kebijakan penghapusan uang komite di sekolah-sekolah menengah atas (SMA) merupakan kebijakan populis lainnya yang bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang sering kali menjadi penghalang akses bagi keluarga kurang mampu. Dalam konteks Indonesia, uang komite sering kali dianggap sebagai pungutan liar yang memberatkan orang tua siswa, meskipun dalam banyak kasus uang tersebut digunakan untuk memenuhi kekurangan dana operasional sekolah.
Kebijakan penghapusan uang komite di SMA ini mencerminkan kebijakan populis yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mengurangi beban biaya pendidikan. Namun, kebijakan ini berisiko menciptakan ketidakseimbangan dalam pendanaan pendidikan jika tidak disertai dengan perencanaan anggaran yang matang. Pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa penghapusan uang komite tidak mengganggu kualitas pendidikan di sekolah-sekolah, terutama dalam hal sarana dan prasarana pendidikan serta kesejahteraan tenaga pengajar. Dalam hal ini, redistribusi anggaran pendidikan harus dilakukan secara efisien untuk mendukung keberlanjutan program ini.
Kerja Sama Investasi Lampung–Shandong: Meningkatkan Produksi Peetanian
Kerja sama investasi antara Provinsi Lampung dan Shandong (China) menjadi salah satu kebijakan yang paling mencolok dalam 100 hari pertama pemerintahan Mirza Jihan. Kerja sama ini diharapkan dapat membuka peluang baru dalam hal produksi, khususnya di sektor energi, transportasi, dan pertanian. Investasi asing yang masuk ke Lampung diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan konektivitas, dan mempercepat transformasi ekonomi daerah.
Namun, meskipun potensi ekonomi dari kerja sama ini sangat besar, tantangan utama yang harus dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa investasi asing ini memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Lampung. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah risiko dominasi investor asing yang mungkin mengesampingkan kepentingan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang mengatur agar kerja sama ini tidak hanya menguntungkan investor asing, tetapi juga menciptakan dampak yang positif bagi perekonomian lokal, melalui transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Lampung Satelit 1: Akses Digital Pertanian dan Pedesaan
Salah satu proyek hasil dari Kerjasama Invesatasi Shandong yang diusung oleh Mirza Jihan adalah Lampung Satelit 1, yang direncanakan untuk meningkatkan konektivitas dan pemantauan produksi pertanian serta monitor perkiraan cuaca. Dengan meningkatnya akses terhadap teknologi informasi, diharapkan masyarakat Lampung dapat lebih mudah mengakses layanan publik, dan informasi penting lainnya. Inisiatif ini juga mendukung tujuan pemerintah untuk mewujudkan Lampung sebagai provinsi yang siap bertransformasi digital.
Namun, tantangan yang dihadapi adalah keberlanjutan dan transparansi implementasi proyek ini. Meskipun satelit ini dapat memberikan dampak positif bagi konektivitas, terutama di wilayah pedesaan, penting untuk memastikan bahwa proyek ini dilaksanakan dengan pengelolaan yang baik, termasuk dalam hal anggaran dan teknis operasional. Dalam hal ini, pengawasan publik dan evaluasi secara berkala sangat diperlukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.
Digitalisasi Layanan Publik: Menjembatani Kesenjangan Akses
Kebijakan digitalisasi pemerintahan yang dijalankan oleh Mirza Jihan juga patut dicatat sebagai salah satu langkah progresif yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Program-program digitalisasi yang mencakup layanan administrasi kependudukan, pemantauan pembangunan, dan sistem informasi publik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
Namun, tantangan terbesar dalam implementasi digitalisasi ini adalah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi ini. Pendidikan literasi digital serta penyediaan infrastruktur yang memadai harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kesenjangan digital antara masyarakat kota dan pedesaan.
Kebijakan populis yang diambil oleh Mirza Jihan dalam 100 hari pertama pemerintahannya mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan akses terhadap layanan publik.
Meskipun langkah-langkah tersebut patut diapresiasi, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal keberlanjutan, transparansi, dan integrasi kebijakan dengan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun kebijakan populis ini dapat menghasilkan dampak positif dalam jangka pendek, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar membawa perubahan yang nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan Lampung. (Red)
