PRINGSEWU (KANDIDAT)– Memasuki 100 hari masa kerja Bupati Pringsewu, sejumlah warga Kecamatan Pagelaran Utara menyatakan kekecewaan atas lambannya pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan penghubung antarkecamatan. Sebagai bentuk aspirasi, masyarakat setempat berencana menggelar aksi damai pada Senin, 26 Mei 2025.
Koordinator aksi, Hariyadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Pagelaran Utara, menyebut bahwa selama ini wilayahnya masih minim perhatian dari pemerintah daerah, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan.
“Sudah bertahun-tahun kondisi jalan dari Pagelaran Utara menuju Banyumas dan Pagelaran rusak parah, namun belum ada langkah nyata dari pemerintah daerah. Masyarakat hanya dijanjikan perbaikan saat momentum politik,” ujar Hariyadi di sela rapat persiapan aksi, Rabu (22/5/2025).
Ia menambahkan, aksi damai yang akan digelar merupakan bentuk penyaluran aspirasi warga secara konstitusional dan bertanggung jawab. Sekitar seribu warga dijadwalkan mengikuti aksi tersebut.
Tokoh masyarakat Pagelaran Utara, Sudarno, turut menyampaikan hal senada. Menurutnya, wilayah Pagelaran Utara seolah luput dari perhatian pembangunan, berbeda dengan kecamatan lain seperti Gading Rejo dan Pringsewu yang dinilai lebih cepat mendapatkan alokasi proyek infrastruktur.
“Kami merasa diperlakukan tidak adil. Padahal kebutuhan dasar seperti jalan yang layak sangat penting bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Sudarno juga menyoroti dampak serius jalan rusak terhadap pelayanan kesehatan. Ia menuturkan, kondisi jalan yang bergelombang dan berlubang sering kali menyulitkan warga yang hendak dirujuk ke rumah sakit, sehingga justru memperburuk kondisi pasien.
Masyarakat berharap, melalui aksi damai ini, pemerintah kabupaten dapat segera merespons dengan langkah konkret guna mengatasi permasalahan infrastruktur di wilayah Pagelaran Utara secara merata dan berkeadilan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Pringsewu terkait rencana aksi dan tuntutan warga tersebut. ( *)
